4 Orang ini diminta saran Jokowi soal kabinet & masalah bangsa

Jokowi-Ahok foto selfie. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Presiden terpilih Joko Widodo sangat hati-hati menentukan seseorang yang akan masuk dalam pemerintahannya. Dia tak mau kabinet yang akan membantunya nanti justru diisi orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas.

Jokowi, sapaannya, memang memiliki sejumlah kriteria untuk calon anak buahnya nanti. Yang jelas, dia akan berpikir dua kali mempekerjakan orang partai yang masih menduduki posisi struktural.

Langkah yang diambilnya, adalah meminta saran pada banyak pihak. Dengan harapan menemukan satu komposisi pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Berikut ini orang-orang yang dimintai pendapat oleh Jokowi terkait susunan kabinet dan cara menghadapi pemerintahan ke depan:

1.Agus Martowardojo

Agus Martowardojo.

Gubernur BI, Agus Martowardojo dan Joko Widodo bertemu di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga sempat menanyakan persoalan ekonomi nasional.

"Bicara Jakarta dan nasional dong, tadi Jakarta mengenai apa yang sudah kita lakukan e-audit kita, tahun kemarin sudah melakukan pembayaran non cash untuk jadi gerakan nasional nanti," kata Jokowi usai bertemu Agus Marto.

Perbincangan ekonomi skala nasional antara Jokowi dan Agus Marto tak jauh dari neraca perdagangan dan APBN 2015. Ia ingin agar pemerintahan di bawah kepemimpinannya nanti bisa menerapkan sistem transaksi non cash merata di Indonesia.

"Karena ada waktu, saya juga bertanya soal nasional. Karena (transaksi non cash) itu berkaitan dengan sebuah goverment. Kalau pemerintahan yang bersih sangat baik kalau pembayaran itu tidak cash. Dan itu sudah kami lakukan di DKI," katanya.

Mereka juga membahas soal pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,12 persen dan menjadi yang terendah sejak tahun 2009. Tak hanya itu, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni salah satunya dengan penghapusan subsidi BBM tak luput dari perhatian keduanya.

"Ya diskusi bagaimana caranya supaya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan pengendalian subsidi BBM menjadi kuncinya memang," pungkasnya.

2.Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Joko Widodo juga tak segan meminta saran pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang segera pensiun dari jabatannya.

"Kami banyak konsultasi dengan pemerintahan Pak SBY itu seperti apa, di kementerian seperti apa, di (kementerian) sini ada masalah apa yang dihadapi, yang akan datang seperti apa. Termasuk menyiapkan kriteria-kriteria kabinet seperti apa, kriteria orangnya seperti apa," ujar Jokowi.

Bersama SBY, Jokowi juga membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
"Pak SBY sudah sampaikan terbuka untuk kita bicara R-APBN untuk APBN 2015," kata Jokowi.

3.Ahok

ahok di merdeka.com.

Meski menjadi bawahannya di Pemprov DKI, Jokowi tak segan meminta saran pada Ahok. Ahok dimintakan saranan soal susunan kabinet.

Namun, Jokowi enggan menyebutkan saran apa yang diberikan dari Ahok tersebut.
"Ya semuanya dimintai saran, Pak Wagub saya mintai saran. Semuanya dimintai saran," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8).

Jokowi mengaku enggan membeberkan saran-saran apa yang sudah diberikan mantan bupati Belitung Timur itu."Banyak, tapi enggak usah saya sebutkan, paling nanti September pertengahan," kata dia.

4.Syafii Maarif

Jokowi dan Syafii Maarif.

Jokowi juga menemui Ketua Umum Muhammadiyah, Syafii Maarif, membangun pemerintahan ini. Jokowi sengaja bertemu Syafii untuk membicarakan langkah apa yang harus diya lakukan sebagai presiden terpilih.

"Tadi berbicara banyak dengan Buya terutama berkaitan dengan problem-problem bangsa, negara dan rakyat. Saya kira beliau tahu betul masalah bangsa dan negara ini. Saya kira beliau juga tahu betul apa yang harus kita lakukan," kata Jokowi.

Menurut Syafii, pertemuannya dengan Jokowi membahas persoalan bangsa.
"Saya selalu diisi dengan hal-hal yang itu (problem-problem bangsa, negara dan rakyat). Bagaimana memperbaiki membenahi bagaimana kita kalau memegang (kekuasaan), Insya Allah kalau Allah mengizinkan kira-kira step-stepnya seperti apa," katanya.

Continue Reading→

Jokowi Kaget Harga Semen Rp 2,5 Juta, Masukan Delapan Bupati

Jakarta - Jokowi, presiden terpilih, mengadakan pertemuan tertutup dengan delapan bupati di Jakarta. Apa yang mereka bicarakan?

"Tadi bertemu delapan Bupati, makan-makan. Mereka ingin beri masukan berkaitan masalah di daerah. Beliau-beliau tidak mau ada media, kalau saya sih terbuka saja," kata Jokowi, di Balai Kota, seusai bertemu dengan delapan bupati di suatu tempat, pada Selasa (12/8/2014).

Menurut Jokowi, pada pertemuan itu, para bupati memberi masukan tentang pengembangan kearifan lokal di daerah masing-masing. Mulai dari hasil pertanian atau perkebunan. Termasuk memaparkan masalah kesehatan.

Dalam pertemuan itu, kata Jokowi, para bupati menyatakan membutuhkan infrastruktur untuk menujang pembangunan di wilayah masing-masing. Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan adalah tol laut.

"Supaya lebih banyak lagi dialog-dialog antara presiden dengan kepala daerah secara rutin, dialog dua arah. Terus, mendukung tol laut. Karena ada yang mengeluh harga semen Rp 2,5 juta. Kaget," kata Jokowi.

Masukan dari Bupati ini, tentu saja sangat diperlukan. Sehingga bisa segera mencari jalan keluar untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Saya kira masukan-masukan seperti itu yang membuka fakta banyak masalah yang harus diselesaikan," kata Jokowi.

Tol laut yang digagas Jokowi adalah menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan kapal besar yang membawa berbagai barang kebutuhan masyarakat. Tujuannya, tentu distribusi barang semakin merata, sehingga tidak ada harga yang melenting karena barang langka. Tentu perlu dibangun pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port guna berlabuh bagi kapal besar tersebut.

"Tol laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port. Ada pelabuhan dalam di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua. Kemudian ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama," kata Jokowi.

Gagasan itu lahir karena keprihatinan Jokowi yang melihat tidak meratanya pembangunan antar pulau, yang berimplikasi pada pendistribusian barang menjadi terganggu.

Continue Reading→

Marwan: Muhaimin calon tunggal ketua umum PKB di muktamar

persiapan muktamar PKB. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Marwan Jafar mengatakan Muhaimin Iskandar akan dicalonkan lagi sebagai ketua umum PKB selanjutnya pada muktamar. Muhaimin akan maju sebagai calon tunggal di muktamar.

"DPP, DPD dan DPC bersepakat menetapkan Pak Muhaimin sebagai ketum lagi," katanya di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

Marwan menegaskan, ke depan PKB harus solid untuk mengukuhkan Muhaimin sebagai ketua umum.

"Oleh karena itu, dari seluruh proses bahwa partai ini harus solid, dinamis dan berkembang, Pak Muhaimin dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. Menurut dia, PKB telah menjadi partai yang diperhitungkan karena jasa Muhaimin.

"Harus diakui hari ini PKB diperhitungkan. Harus diakui secara garis besar yang dilakukan Cak Imin, kami juga mampu membangun partai yang solid dan tidak ada celah untuk konflik di bawah kepemimpinan Cak Imin" ujarnya.

Karding membeberkan, panitia terbuka untuk siapa saja yang mau mencalonkan diri sebagai ketua umum. Namun sebagian besar meminta Muhaimin sebagai ketua umum.

"Kita tentu panitia terbuka siapa saja yang mau maju silakan. Yang penting dari data informasi yang kita peroleh, sebagian besar struktur meminta Pak Muhaimin sebagai ketum PKB pada periode berikutnya," bebernya.

Continue Reading→

Soal Spanduk 'Jokowi Presiden Ahok Jadi Menteri', Ini Kata Ahok

Salmah Muslimah - detikNews

Beredar spanduk 'Jokowi Presiden Ahok Jadi Menteri' di Jakarta. Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bicara soal spanduk itu.

"Aku sih kalau Jokowi Presiden, Ahok mending jadi Gubernur," kata Ahok usai Rapat Paripurna Istimewa HUT DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014).

Ahok mengaku tak mau menjadi menteri kabinet Jokowi. Dia mengaku masih ingin membenahi DKI.

"Nggaklah, mau nyelesaiin Jakartalah," ujarnya.

Salah satu spanduk 'Jokowi Presiden Ahok Jadi Menteri' terlihat di pinggir Jl Warung Jati Barat Raya, Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (22/6/2014). Spanduk itu berukuran 5x1,5 meter persegi.

Warna dasar spanduk itu putih. Ada foto Jokowi dan JK di ujung-ujungnya. Di antara Jokowi-JK ada tulisan 'Jokowi Presiden Ahok Menteri' berwarna merah. Di bawah tulisan itu ada tulisan 'Coblos Nomor 2'.

Continue Reading→

SBY Titip Pesan pada Jokowi di HUT Veteran, Apa Itu?

lenny handayani/ bim

Presiden SBY dan Jokowi, presiden terpilih, sama-sama menghadiri Hari Veteran Nasional (HVN) ke-65. SBY titip pesan pada Jokowi. Apa pesannya?

"Hadir hari ini Bapak Joko Widodo, kita masih menunggu keputusan MK. Tetapi jika bapak ditakdirkan menjadi presiden terpilih, harapan veteran, harapan rakyat Indonesia, harapan saya, kita ingin keutuhan wilayah Indonesia dijaga dari siapapun, dari manapun. Kita tidak mau bangsa kita direbut kembali kemerdekaannya," pesan Presiden SBY kepada Jokowi, di Balai Sarbini, Jakarta, pada Senin (11/8/2014).

Jokowi pun diingatkan untuk memberi perhatian terhadap kesejahteraan hidup para veteran. Salah satunya melalui UU No 15 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah pelaksananya No 67 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden No 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Veteran Nasional pada 10 Agustus. "Presiden mendatang seiring pertumbuhan ekonomi akan terus meningkatkan kesejahteraan veteran," harapnya.

Jokowi sendiri berjanji akan tetap melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). "Tadi kan kan sudah disampaikan, kalau di dalam PP, Keppres, sudah tercantum. Itu dilaksanakan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Mei 2014, harus diperhatikan.

Dalam PP itu, Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan setidaknya menerima tunjangan Rp 2.214.000/bulan atau naik dari Rp 2.128.000/bulan. Selain itu, tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia juga naik dari Rp 1.215.000/bulan (sesuai golongan) dari sebelumnya Rp 987.000/bulan.

"Sudah komplet semuanya, tinggal dibaca saja, dilaksanakan. Sudah detail sekali mengenai tunjangan veteran berapa, veteran pejuang berapa, veteran pembela. Sudah ada semuanya. Jangan ditanyakan lagi," katanya.

Sementara itu, Rochmat S Sasmita (84), veteran dari Resimen Ronggolawe 28, Batalion 2, meminta rakyat jangan disengsarakan dan berharap agar presiden selanjutnya bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya titip rakyat. Dulu kami berjuang tanpa pamrih banyak dibantu oleh rakyat, sekarang saatnya memakmurkan rakyat. Rakyat jangan sampai disengsarakan. Persatuan jangan sampai pecah belah. Antarsuku harus bersatu. Pembangunan juga perlu diteruskan karena generasi muda memerlukan itu. Tapi politik Indonesia jangan didikte oleh kapitalis," katanya.

Acara yang dihadiri 800-an veteran dari seluruh Indonesia ini, selain SBY dan Jokowi, juga dihadiri oleh Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan.

Continue Reading→

Polri terima laporan ancaman penculikan ketua KPU

Ketua KPU Husni Kamil Malik. ©2014 Merdeka.com/Afif

Bareskrim Mabes Ppolri menerima laporan adanya ancaman terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik. Ancaman penculikan ini dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

"Pada sekitar pukul satu pagi dini hari bapak Husni Kamil Manik datang ke Bareskrim untuk laporan. Tentunya beliau melaporkan bapak MT," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Riyanto di Jakarta, Senin (11/8).

Agus mengatakan ketua KPU didampingi sejumlah komisioner KPU, antara lain Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman langsung mendatangi Mabes Polri. Laporan dugaan ancaman penculikan itu dilayangkan Ketua KPU setelah MT pada saat orasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (8/8) mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai bernada mengancam.

"Pernyataan bernada mengancam itu dimuat dalam salah satu surat kabar yang terbit pada Sabtu (9/8). Berita itu dibawa sebagai barang bukti untuk laporan," ujar Agus.

Terkait hal tersebut, kata dia, MT dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 336 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, Agus juga mengatakan kepolisian masih harus menganalisa lebih lanjut laporan tersebut.

"Laporan ini baru tadi pagi kita terima, tentunya perlu waktu. Jadi, untuk lebih lanjut kita tunggu saja prosesnya. Karena laporan ini masih baru sekali, mohon bersabar," katanya.

Continue Reading→

Tolak hasil pilpres, pendukung Prabowo minta SBY diperpanjang

Pendukung Prabowo tolak hasil pilpres. ©2014 Merdeka.com/Andriansyah

Puluhan massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jawa Timur kembali turun jalan, Senin (11/8). Di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, sekitar 30 orang yang tergabung Aliansi Anak Bangsa (Abang) itu, menuntut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono diperpanjang.

Alasan massa pendukung capres nomor urut satu itu meminta jabatan SBY diperpanjang karena tidak mempercayai hasil Pilpres 9 Juli lalu, yang memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

"Pemilu yang diselenggarakan KPU kemarin, cacat. Masih banyak kecurangan-kecurangan terjadi secara terstruktur dan massif. Kecurangan-kecurangan itu, dikendalikan salah satu tim sukses pasangan calon dan penyelenggara pemilu," kata Korlap Aksi, Roni Rodikan dalam orasinya di depan Kantor KPU Jawa Timur, Jalan Trenggilis, Surabaya.

Menurut para demonstran ini, pemilu yang digelar KPU pada 9 Juli lalu itu, tampak bagus dari luar seperti kemasan parcel lebaran. "Namun isinya rusak dan busuk," ujarnya menilai pesta demokrasi lima tahunan itu.

Dan karena dalih itulah, massa pendukung Prabowo - Hatta di Jawa Timur ini, meminta Mahkamah Konstitusi (MK), yang hari ini tengah menggelar sidang ketiga sengketa Pilpres, mendiskualifikasi pasangan Jokowi - JK.

"Tak hanya itu, KPU juga harus menggelar Pemilu ulang di seluruh daerah tanpa ada pemilih 'siluman.' Karena itu, pemerintahan SBY - Boediono harus diperpanjang sampai pemilu ulang selesai dan terpilih lagi presiden baru, yang sesuai dengan pilihan rakyat," ujarnya.

Puas berorasi di depan Kantor KPU Jawa Timur, aksi yang dikawal ketat oleh kepolisian di sekitar Kantor KPU Jawa Timur itu pun membubarkan diri, meski demonstrasi yang digelarnya hanya berjalan sekitar 30 menit.

Sementara pihak kepolisian yang menyiagakan ratusan personel, termasuk polisi berpakaian preman serta tiga unit kendaraan water canon itu, juga ditarik kembali usai massa membubarkan diri.

Continue Reading→