 |
| Foto beredar "keterlibatan dalam MAKAR-BBK" |
TORAJA – Teka-teki atas Studi Kelayakan dan Lokasi proyek pembangunan Bandara Baru Toraja hingga kini masih menuai kontroversi serta membingungkan masyarakat Toraja.
Sorotan pertama kali datang dari tokoh masyarakat Toraja, Djuli Mambaya, Wakil ketua Ikatan Keluarga Toraja Papua (IKT Papua) pada 2016 lalu.
"Lokasi proyek tidak layak, ada sungai-sungai yang membelah landasan pacu/runway, ada jurang, arah angin diagonal dan ada gunung yang tinggi membahayakan penerbangan, timbun sana timbun sini, itu uang rakyat ratusan miliar hanya dihabiskan untuk menimbun landasan," ujar Djuli Mambaya dalam beberapa pernyataannya.
Bandara yang dimaksud adalah Bandara Buntu Kunik (BBK) Tana Toraja.
Hingga berita ini diturunkan, sorotan atas Studi Kelayakan dan Lokasi Bandara BBK tetap menjadi topik terhangat di kalangan masyarakat Toraja, baik yang berdomisili di Toraja maupun yang berada diluar daerah. Termasuk oleh para kalangan netizen di beberapa komunitas Grup Facebook warga Toraja.
Belakangan, sebuah Jajak Pendapat dalam Grup Facebook Toraja bernama: Forum Politik Toraya (FPT) diposting oleh akun Rana Dase.
Hasilnya, mayoritas netizen warga Toraja mendukung agar lokasi bandara di kembalikan ke tempat yang semestinya yakni Kambuno di Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.
BBK sendiri disebut-sebut tidak terletak di Buntu Kunik tetapi terletak di Pitu Buntu Pitu Lombok/Palawa, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Jarak lokasi proyek dengan Buntu Kunik jauhnya sekitar 10 kilometer yang kemudian ditengarai fiktif.
Buntu Kunik dan Pitu Buntu Pitu Lombok/Palawa masih berada dalam satu kecamatan yakni Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.
Bandara BBK sendiri mangkrak sejak tahun 2015 lalu karena pasokan amunisi dari APBN dihentikan. Belakangan AMTI mensinyalir karena ada temuan.
Belakangan, kondisi itu semakin hangat dan semakin memanas tatkala keberadaan Bandara BBK kemudian berujung pada aksi saling demo-mendemo antara pihak yang Pro dan Kontra.
Aktivis antikorupsi dari Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) yang bermarkas di Jakarta kemudian menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan investigasi dengan menggandeng awak media milik AMTI dan beberapa warga Toraja sebagai Tim Info. Kegiatan investigasi itu kemudian diberi nama, Telusur Transparansi Indonesia.
"Kami mendapatkan banyak informasi dari masyarakat yang kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan serangkaian kegiatan investigasi tertutup dengan bantuan masyarakat sebagai Tim info, Lalu kami kemudian menemukan ada jejak awal, ada sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan perbuatan koruptif," kata koordinator Tim Investigasi Tertutup AMTI, Alexius Bannetondok, Senin (13/2/2017).
Alhasil mereka kemudian menggelar demonstrasi anti korupsi di Istana Presiden RI dan di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada hari yang sama, kelompok AMTI juga memasukkan laporan penyerahan dokumen di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketika itu AMTI meminta agar pemerintah pusat segera mengaudit Lokasi dan Dana Proyek Bandara Mangkrak tersebut.
Penelusuran media ini, akun Rana Dase selaku pihak yang Pro Pemerintah Daerah menuding pihak yang Kontra terhadap kasus Bandara BBK Toraja sebagai penghianat. Sejumlah nama dan foto mereka yang Kontrakan bahkan tak segan-segan diumumkannya dalam grup tertutup facebook dengan nama grup, Forum Politik Toraya.
Menilik pada proyek Bandara BBK Tana Toraja, belakangan biaya permintaan proyek pembangunan justru membengkak dari rencananya awal sekitar Rp 310 Milyar, menjadi Rp 1.700 Milyar atau Rp 1,7 Triliun.
Beberapa Masyarakat Toraja melalui media sosial mulai bersuara bahwa jika dipaksakan pembangunannya justru akan menambah polemik karena Bandara yang semahal itu jadi pun tidak mampu di darati oleh Boeing seperti yang dijanjikan diawal pembangunannya
Lokasi proyek pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) Toraja di Kecamatan mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai terkuak pada awal tahun 2016.
Ketika Djuli Mambaya seorang Putra Toraja yang juga Kadishub Provinsi Papua mengatakan lokasi proyek pengerjaan Bandara Buntu Kunik tidak memenuhi standar sebuah bandara.
Pada Awal Februari 2017 adanya informasi dokumen rekomendasi DPR bahwa lokasi yang disurvey untuk pembangunan Bandara adalah Kambuno Nanggala. Sehingga masyarakat Toraja mulai bertanya-tanya apakah Bandara Buntu Kunik yang sudah mangkrak sejak 2015 akan dilanjutkan atau di hentikan. (*)
Penulis : EAMS
|
| Foto beredar "keterlibatan dalam MAKAR-BBK" |
TORAJA – Teka-teki atas Studi Kelayakan dan Lokasi proyek pembangunan Bandara Baru Toraja hingga kini masih menuai kontroversi serta membingungkan masyarakat Toraja.
Sorotan pertama kali datang dari tokoh masyarakat Toraja, Djuli Mambaya, Wakil ketua Ikatan Keluarga Toraja Papua (IKT Papua) pada 2016 lalu.
"Lokasi proyek tidak layak, ada sungai-sungai yang membelah landasan pacu/runway, ada jurang, arah angin diagonal dan ada gunung yang tinggi membahayakan penerbangan, timbun sana timbun sini, itu uang rakyat ratusan miliar hanya dihabiskan untuk menimbun landasan," ujar Djuli Mambaya dalam beberapa pernyataannya.
Bandara yang dimaksud adalah Bandara Buntu Kunik (BBK) Tana Toraja.
Hingga berita ini diturunkan, sorotan atas Studi Kelayakan dan Lokasi Bandara BBK tetap menjadi topik terhangat di kalangan masyarakat Toraja, baik yang berdomisili di Toraja maupun yang berada diluar daerah. Termasuk oleh para kalangan netizen di beberapa komunitas Grup Facebook warga Toraja.
Belakangan, sebuah Jajak Pendapat dalam Grup Facebook Toraja bernama: Forum Politik Toraya (FPT) diposting oleh akun Rana Dase.
Hasilnya, mayoritas netizen warga Toraja mendukung agar lokasi bandara di kembalikan ke tempat yang semestinya yakni Kambuno di Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.
BBK sendiri disebut-sebut tidak terletak di Buntu Kunik tetapi terletak di Pitu Buntu Pitu Lombok/Palawa, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Jarak lokasi proyek dengan Buntu Kunik jauhnya sekitar 10 kilometer yang kemudian ditengarai fiktif.
Buntu Kunik dan Pitu Buntu Pitu Lombok/Palawa masih berada dalam satu kecamatan yakni Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.
Bandara BBK sendiri mangkrak sejak tahun 2015 lalu karena pasokan amunisi dari APBN dihentikan. Belakangan AMTI mensinyalir karena ada temuan.
Belakangan, kondisi itu semakin hangat dan semakin memanas tatkala keberadaan Bandara BBK kemudian berujung pada aksi saling demo-mendemo antara pihak yang Pro dan Kontra.
Aktivis antikorupsi dari Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) yang bermarkas di Jakarta kemudian menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan investigasi dengan menggandeng awak media milik AMTI dan beberapa warga Toraja sebagai Tim Info. Kegiatan investigasi itu kemudian diberi nama, Telusur Transparansi Indonesia.
"Kami mendapatkan banyak informasi dari masyarakat yang kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan serangkaian kegiatan investigasi tertutup dengan bantuan masyarakat sebagai Tim info, Lalu kami kemudian menemukan ada jejak awal, ada sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan perbuatan koruptif," kata koordinator Tim Investigasi Tertutup AMTI, Alexius Bannetondok, Senin (13/2/2017).
Alhasil mereka kemudian menggelar demonstrasi anti korupsi di Istana Presiden RI dan di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada hari yang sama, kelompok AMTI juga memasukkan laporan penyerahan dokumen di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketika itu AMTI meminta agar pemerintah pusat segera mengaudit Lokasi dan Dana Proyek Bandara Mangkrak tersebut.
Penelusuran media ini, akun Rana Dase selaku pihak yang Pro Pemerintah Daerah menuding pihak yang Kontra terhadap kasus Bandara BBK Toraja sebagai penghianat. Sejumlah nama dan foto mereka yang Kontrakan bahkan tak segan-segan diumumkannya dalam grup tertutup facebook dengan nama grup, Forum Politik Toraya.
Menilik pada proyek Bandara BBK Tana Toraja, belakangan biaya permintaan proyek pembangunan justru membengkak dari rencananya awal sekitar Rp 310 Milyar, menjadi Rp 1.700 Milyar atau Rp 1,7 Triliun.
Beberapa Masyarakat Toraja melalui media sosial mulai bersuara bahwa jika dipaksakan pembangunannya justru akan menambah polemik karena Bandara yang semahal itu jadi pun tidak mampu di darati oleh Boeing seperti yang dijanjikan diawal pembangunannya
Lokasi proyek pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) Toraja di Kecamatan mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai terkuak pada awal tahun 2016.
Ketika Djuli Mambaya seorang Putra Toraja yang juga Kadishub Provinsi Papua mengatakan lokasi proyek pengerjaan Bandara Buntu Kunik tidak memenuhi standar sebuah bandara.
Pada Awal Februari 2017 adanya informasi dokumen rekomendasi DPR bahwa lokasi yang disurvey untuk pembangunan Bandara adalah Kambuno Nanggala. Sehingga masyarakat Toraja mulai bertanya-tanya apakah Bandara Buntu Kunik yang sudah mangkrak sejak 2015 akan dilanjutkan atau di hentikan. (*)
Penulis : EAMS
