Jakarta - Sampai sejauh ini, belum ada partai pendukung Koalisi Merah Putih yang merapat ke Jokowi-JK. Usai bertemu SBY, kepada pers, mereka sepakat berada di luar pemerintahan. Selanjutnya?
"Masalahnya sekarang, pihak kami membuka pintu, membuka silaturahmi dan musyawarah mufakat, tetapi pihak yang lain tidak berkenan dengan hal yang kami inginkan. Jadi, mau plan apa lagi?" kata Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Fraksi PDI DPR, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (7/9/2014).
Puan pun menyatakan masih menunggu partai yang akan memperkuat barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia tak khawatir karena yakin rakyat selalu berada di belakang mereka.
Sebelumnya, beberapa partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat memberikan sinyal-sinyal untuk merapat. Termasuk beberapa elite Partai Golkar yang berbeda pandangan dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Meski memang, partai anggota Koalisi Merah Putih menunjukkan sikap akan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK, setelah mereka bertemu Presiden SBY, di Cikeas, pada Selasa (2/9/2014).
"Saya juga dengar pemikiran Koalisi Merah Putih, bagaimana secara aktif mengawal pemerintahan, jadi kekuatan penyeimbang, check and balances. Peran itu diperlukan " kata SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, usai bertemu Koalisi Merah Putih.
Pernyataan SBY itu dipertegas Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, yang mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih tetap akan berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.
"Di luar pemerintah bukan berarti harus memusuhi pemerintah, menjadi penyeimbang juga bukan berarti musuh pemerintah. Kita semua mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik," kata Ical, pada Minggu (7/9/2014).
Menurut Ical, koalisi partai pengusung Prabowo-Hatta di Pilpres tetap solid. "Kita tetap solid, tidak tergoyahkan dengan bujuk rayuan," tandasnya.
Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ikut menegaskan bahwa beringin tetap berada di luar pemerintahan. "Kalaupun diminta secara formal, Golkar tetap tidak. Kami pilih di luar pemerintahan sebagai penyeimbang," kata Akbar, di sela-sela Diskusi Panel Nasional bersama Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, pada Minggu (7/9/2014).
Sementara suara agak lunak disampaikan Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Agung memberi sinyal kemungkinan merapat ke Jokowi-JK dengan menyebut, sikap berada di luar pemerintahan yang sudah diumumkan Golkar bisa saja berubah usai Munas 2015.
"Sikap kami sekarang jelas di luar pemerintah, tapi pada Munas besok, bisa jadi berubah, tergantung hasilnya," kata Agung kepada wartawan di Inna Garuda Hotel, pada Minggu (7/9/2014).
Jelang Penyusunan Kabinet
Lalu bagaimana sikap partai anggota Koalisi Merah Putih lainnya?
Menarik menyimak pernyataan Hatta Rajasa, Ketua Umum DPP PAN, yang juga cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hatta sendiri sempat bertemu Jokowi di rumah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, pada Senin malam (1/9/2014).
"Saya tidak bisa menentukan tiba-tiba hari ini (2/9/2014), saya katakan PAN pindah ke koalisi pemerintah. Tidak bisa itu. PAN ada mekanismenya melalui kongres dan itu baru dilaksanakan tahun depan. Kongres perpanjangan tangan apa yang dimaui konstituen kita melalui DPD dan DPW. Bukannya satu dua orang yang menentukan arah kebijakan partai," kata Hatta Rajasa, di rumah pribadi Presiden SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (2/9/2014).
Sementara PPP, sinyal bakal merapat ke Jokowi-JK juga pernah ditunjukkan dengan kedatangan Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Umum PPP, ke rumah JK, pada Jumat (29/8/2014).
Syaifullah Tamliha, Wakil Sekjen DPP PPP, memperkuat sinyal tersebut dengan menyebut bahwa partai berlambang kabah ini sangat demokratis dan akan mendengar aspirasi dari bawah terkait kemungkinan merapat ke Jokowi-JK.
“Semua aspirasi sudah dikumpulkan dan semuanya akan disampaikan di Muktamar,” jelas Syaiful di Jakarta, pada Senin (25/08/2014). Diketahui, Muktamar PPP sendiri baru akan digelar pada 2015.
Jadi, partai mana yang paling mungkin merapat ke Jokowi-JK?
Menurut catatan Joko Susilo, peneliti politik dari Universitas Jember, ada empat partai yang masih berpeluang merapat ke Jokowi-JK. Yakni Demokrat, PAN, PPP, dan Golkar. "Ada sinyal untuk bergabung ke Jokowi-JK menjelang penyusunan kabinet," katanya, pada Sabtu (30/9/2014), seperti dikutip Antara.
Joko menilai, Koalisi Merah Putih tidak akan solid untuk mempertahankan koalisinya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta.
"Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga menolak gugatan tim Prabowo-Hatta terkait administrasi Pemilu Presiden 2014 karena dianggap tidak berdasar, sehingga hal tersebut akan membuat parpol yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut satu akan berpindah haluan," katanya.
Joko menegaskan, bahwa di dalam politik tak pernah ada kawan atau lawan yang abadi karena yang lebih dominan adalah kekuasaan dan kepentingan. Sehingga partai politik akan berhitung ulang jika harus menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara Jokowi sendiri, sejauh ini mengaku tak pernah khawatir Koalisi Merah Putih akan lebih dominan di DPR dan bakal menjadi penghalang program-program Jokowi-JK. "Saya tidak takut. Kenapa harus takut," katannya, di Balai Kota, pada Rabu (3/9/2014), seperti dikutip tempo.co.
Jokowi pun mengaku tidak punya strategi tertentu untuk mengamankan parlemen. “Prinsipnya, saya terbuka saja. Kalau ada yang mau, gabung ya silahkan. Tapi kami tidak akan melakukan langkah tertentu,” kata Jokowi.
Pelantikan anggota DPR baru akan dilakukan pada 1 Oktober, sementara pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober. Dalam rentang waktu tersebut, masih bisa terjadi pergeseran peta politik. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk bergesernya arah koalisi.
Jakarta - Sampai sejauh ini, belum ada partai pendukung Koalisi Merah Putih yang merapat ke Jokowi-JK. Usai bertemu SBY, kepada pers, mereka sepakat berada di luar pemerintahan. Selanjutnya?
"Masalahnya sekarang, pihak kami membuka pintu, membuka silaturahmi dan musyawarah mufakat, tetapi pihak yang lain tidak berkenan dengan hal yang kami inginkan. Jadi, mau plan apa lagi?" kata Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Fraksi PDI DPR, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (7/9/2014).
Puan pun menyatakan masih menunggu partai yang akan memperkuat barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia tak khawatir karena yakin rakyat selalu berada di belakang mereka.
Sebelumnya, beberapa partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat memberikan sinyal-sinyal untuk merapat. Termasuk beberapa elite Partai Golkar yang berbeda pandangan dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Meski memang, partai anggota Koalisi Merah Putih menunjukkan sikap akan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK, setelah mereka bertemu Presiden SBY, di Cikeas, pada Selasa (2/9/2014).
"Saya juga dengar pemikiran Koalisi Merah Putih, bagaimana secara aktif mengawal pemerintahan, jadi kekuatan penyeimbang, check and balances. Peran itu diperlukan " kata SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, usai bertemu Koalisi Merah Putih.
Pernyataan SBY itu dipertegas Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, yang mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih tetap akan berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.
"Di luar pemerintah bukan berarti harus memusuhi pemerintah, menjadi penyeimbang juga bukan berarti musuh pemerintah. Kita semua mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik," kata Ical, pada Minggu (7/9/2014).
Menurut Ical, koalisi partai pengusung Prabowo-Hatta di Pilpres tetap solid. "Kita tetap solid, tidak tergoyahkan dengan bujuk rayuan," tandasnya.
Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ikut menegaskan bahwa beringin tetap berada di luar pemerintahan. "Kalaupun diminta secara formal, Golkar tetap tidak. Kami pilih di luar pemerintahan sebagai penyeimbang," kata Akbar, di sela-sela Diskusi Panel Nasional bersama Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, pada Minggu (7/9/2014).
Sementara suara agak lunak disampaikan Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Agung memberi sinyal kemungkinan merapat ke Jokowi-JK dengan menyebut, sikap berada di luar pemerintahan yang sudah diumumkan Golkar bisa saja berubah usai Munas 2015.
"Sikap kami sekarang jelas di luar pemerintah, tapi pada Munas besok, bisa jadi berubah, tergantung hasilnya," kata Agung kepada wartawan di Inna Garuda Hotel, pada Minggu (7/9/2014).
Jelang Penyusunan Kabinet
Lalu bagaimana sikap partai anggota Koalisi Merah Putih lainnya?
Menarik menyimak pernyataan Hatta Rajasa, Ketua Umum DPP PAN, yang juga cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hatta sendiri sempat bertemu Jokowi di rumah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, pada Senin malam (1/9/2014).
"Saya tidak bisa menentukan tiba-tiba hari ini (2/9/2014), saya katakan PAN pindah ke koalisi pemerintah. Tidak bisa itu. PAN ada mekanismenya melalui kongres dan itu baru dilaksanakan tahun depan. Kongres perpanjangan tangan apa yang dimaui konstituen kita melalui DPD dan DPW. Bukannya satu dua orang yang menentukan arah kebijakan partai," kata Hatta Rajasa, di rumah pribadi Presiden SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (2/9/2014).
Sementara PPP, sinyal bakal merapat ke Jokowi-JK juga pernah ditunjukkan dengan kedatangan Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Umum PPP, ke rumah JK, pada Jumat (29/8/2014).
Syaifullah Tamliha, Wakil Sekjen DPP PPP, memperkuat sinyal tersebut dengan menyebut bahwa partai berlambang kabah ini sangat demokratis dan akan mendengar aspirasi dari bawah terkait kemungkinan merapat ke Jokowi-JK.
“Semua aspirasi sudah dikumpulkan dan semuanya akan disampaikan di Muktamar,” jelas Syaiful di Jakarta, pada Senin (25/08/2014). Diketahui, Muktamar PPP sendiri baru akan digelar pada 2015.
Jadi, partai mana yang paling mungkin merapat ke Jokowi-JK?
Menurut catatan Joko Susilo, peneliti politik dari Universitas Jember, ada empat partai yang masih berpeluang merapat ke Jokowi-JK. Yakni Demokrat, PAN, PPP, dan Golkar. "Ada sinyal untuk bergabung ke Jokowi-JK menjelang penyusunan kabinet," katanya, pada Sabtu (30/9/2014), seperti dikutip Antara.
Joko menilai, Koalisi Merah Putih tidak akan solid untuk mempertahankan koalisinya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta.
"Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga menolak gugatan tim Prabowo-Hatta terkait administrasi Pemilu Presiden 2014 karena dianggap tidak berdasar, sehingga hal tersebut akan membuat parpol yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut satu akan berpindah haluan," katanya.
Joko menegaskan, bahwa di dalam politik tak pernah ada kawan atau lawan yang abadi karena yang lebih dominan adalah kekuasaan dan kepentingan. Sehingga partai politik akan berhitung ulang jika harus menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara Jokowi sendiri, sejauh ini mengaku tak pernah khawatir Koalisi Merah Putih akan lebih dominan di DPR dan bakal menjadi penghalang program-program Jokowi-JK. "Saya tidak takut. Kenapa harus takut," katannya, di Balai Kota, pada Rabu (3/9/2014), seperti dikutip tempo.co.
Jokowi pun mengaku tidak punya strategi tertentu untuk mengamankan parlemen. “Prinsipnya, saya terbuka saja. Kalau ada yang mau, gabung ya silahkan. Tapi kami tidak akan melakukan langkah tertentu,” kata Jokowi.
Pelantikan anggota DPR baru akan dilakukan pada 1 Oktober, sementara pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober. Dalam rentang waktu tersebut, masih bisa terjadi pergeseran peta politik. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk bergesernya arah koalisi.
0 komentar: